PPKM dan Resistensi Kader PMII



Muhammad Taufiq (Ketua III Rayon PAI Al'Asy'ari)

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup,penyebaran virus corona (Covid-19) yang katanya semakin hari semakin meningkat menjadi krisis besar manusia modern. Saya pikir ini hanya konspirasi pemerintah. Memaksa kita untuk sejenak melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia di paksa berhenti dari rutinitasnya, untuk memaknai hidup yang sebenarnya.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 yang akan di terapkan nanti mulai tanggal 24 Desember-02 Januari se Indonesia. Bertepatan dengan libur hari raya natal 2021 dan tahun baru 2022. Entah mengapa PPKM selalu diterapkan kembali saat bertepatan dengan hari hari besar, dan cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pun kurang rasional. Apakah dengan menutup jalan bisa menghilangkan atau meminimalisir penyebaran Covid ?. Apa kabar dengan Warga Negara Asing (WNA) yang seenaknya keluar masuk Indonesia? tidak adil bukan ?. Mungkin pemerintah telah kehabisan akal sehat dan cara untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Padahal beberapa hari terakhir kalau kita lihat, penyebaran Covid di Indonesia ini menurun drastis. Per 23 November Positif= 4.253.992 Sembuh=4.102.323 Meninggal= 143.753. Masyarakat pun hilang kepercayaan terhadap pemerintah, dan enggan terhadap kebijakan PPKM level 3 ini. Intinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa masyarakat bersikap resistensi.

Titik kritis. Dengan tidak dimilikinya daya dukung ekonomi yang cukup, tentu wajar jika masyarakat tidak mungkin mau tetap berdiam diri di rumah tanpa sumber pemasukan yang cukup.Korban pandemi covid-19 selama ini telah menembus dan melewati batas kelas sosial masyarakat. Artinya, masyarakat yang menjadi korban tidak hanya kelas masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan usaha. Mereka semua niscaya membutuhkan uluran tangan pemerintah. Jangan sampai terjadi, akibat kurangnya dana yang dimiliki pemerintah, justru masyarakat yang diminta untuk menahan diri dan ikut berpartisipasi mematuhi protokol kesehatan dengan mengabaikan kondisi ekonomi keluarga mereka yang sudah di titik nadir.

0 Comments