 |
OLEH: IRWANSYAH Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur |
Baru-baru ini, telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur terpilih, Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Bapak Kasmidi Bulang periode 2021-2024. Pemimpin baru, tentu ada harapan baru bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Semua visi-misi dan program kegiatan yang sudah dijanjikan pada saat kampanye, harus bisa direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Menjadi pemimpin di Kutai Timur memang bukan pekerjaan yang mudah, memikul ratusan ribu amanah masyarakat yang harus ditunaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Semua pekerjaan rumah sudah menanti, dari masalah pendidikan, infrastruktur jalan, listrik, layanan air bersih, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan.
Di sektor pendidikan saja, kita bisa melihat masih minimnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman Kutai Timur. Sebagaimana yang dikutip dari Prokal.co 2019, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kutai Timur, Roma Malau menyampaikan, saat ini jumlah tenaga pengajar di Kutim masih jauh dari kuota yang diharapkan, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada dipedalaman. Saat ini jumlah guru di Kutim baru mencapai 2.350 orang. Padahal, kebutuhan yang sesuai dengan rombongan belajar (rombel) dan mata pelajaran (mapel) diperkirakan 3.000 pengajar.
Pendidikan sendiri, memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pendidikan bisa tercapai sebagaimana yang dicita-citakan di dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Begitu juga dengan kondisi
infrastruktur jalan di Kutai Timur yang masih banyak yang rusak, sehingga
mengakibatkan arus transportasi selama ini menjadi terhambat dan memerlukan waktu tempuh
yang lama. Berdasarkan dari data BPS Kutim 2020, jalan yang di aspal
hanya 31% dari panjang jalan 111,335 Km dengan kondisi baik. Kemudian 15%
beton dengan panjang jalan 253,531 Km dengan kondisi sedang dan masih ada 54%
belum di aspal dengan panjang jalan 435,267 Km yang kondisinya masih rusak.
Melihat kondisi data infrastruktur jalan di atas, butuh perhatian pemerintah yang lebih, dengan menekankan pembangunan jalan sebagai skala prioritas, yang difokuskan kepada pembangunan jalan desa, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas apapun, terutama untuk mempermudah roda ekonomi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.
Kemudian masalah penerangan di Kutai Timur, yang masih banyak belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Dikutip dari Akurasi.id, data PLN pada 2019 lalu, dari 141 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kutim, tercatat baru sekitar 72 desa yang mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Sedangkan 69 desa lainnya adalah non PLN, berupa genset perorangan, suplai listrik perusahaan, atau listrik desa.
Dari data di atas, sudah cukup menjelaskan bahwa masih banyak desa-desa yang belum teraliri listrik. Hal ini menandakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk memastikan listrik bisa mengalir dengan merata di setiap desa-desa di 18 Kecamatan. Jika listrik teraliri, tentu mempermudah aktivitas masyarakat di yang sering terbengkalai karena tidak adanya aliran listrik. Secanggih apapun smartphone atau komputer yang kita miliki, tidak akan berguna tanpa adanya energi listrik yang memadai.
Selanjutnya tidak kalah penting juga, masalah layanan air bersih di setiap desa. Dikutip dari niaga.asia 4 Juni 2020, layanan air bersih PDAM di Kutim dari 141 desa baru menyentuh 43 desa yang ada PDAM, masih ada 98 desa yang belum ada PDAM. Bagaimana bisa pemerintah ingin menciptakan keluarga sehat dan sejahtera jika masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan air bersih yang cukup dan merata, sedangkan air sendiri merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat wajib dipenuhi, seperti buat air minum, masak, mandi, dan lain-lain sebagainya.
Menurut penulis, pemerintah harus terus berusaha untuk memaksimal semua kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat sendiri betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial serta menghampus proyek-proyek yang kurang bermanfaat untuk masyarakat luas.
0 Komentar